Penghuni  Rusunawa  di Sleman  Keberatan Tahun 2022  Tarif  Sewa  Naik
Sosial

Penghuni Rusunawa di Sleman Keberatan Tahun 2022 Tarif Sewa Naik

Depok, (sleman.sorot.co)-Penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Sleman mengaku keberatan dengan rencana kenaikan tarif sewa mulai tahun 2022. Sebab kenaikan tersebut dipastikan akan menambah beban di tengan pandemi COVID-19. Apalagi dampak pandemi juga menyebabkan perekonimian mereka terpuruk.

Kenaikan tersebut, berdasarkan Perbub (p) No 45.1 Tahun 2021 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, mulai tanggal 2 Januari 2022 apa perubahan retribusi Rusunawa. Besarnya kenaikan tiap rusunawa dan unit berbeda. Tergantung ukuran dan letaknya.

Kabupaten Sleman memiliki empat Rusunawa), yakni Rusunawa Gemawang, Jongke, Mranggen dan Dabag. Rusunawa Gemawang ada tiga lantai dengan ukuran 21 meter perseegi. Rusunawa Jongke, Mranggen dan Dabag, ada lima lantai dengan ukuran 24 meter pesergi dan 27 meter persegi.

Rusunawa ini untuk tempat tinggal masyarakat yang memiliki KTP Kabupaten Sleman dan sudah berkeluarga tapi belum memiliki rumah dan tergolong sebagai warga pra sejahtera dengan bukti surat keterangan dari kalurahan tempat tinggal warga yang bisa didapat setelah mendapatkan surat dari RT, RW dan Dukuh.

Saya keberatan dengan kenaikan tarif sewa,” kata penghuni rusunawa Dabag, Rudi, Sabtu (20/11/2021)

Rudi yang menghuni di lantai II dengan ukuran 27 meter persegi, dengan biaya sewa Rp317 ribu per bulan, setelah ada penyesuaian naik menjadi Rp407 ribu naik Rp90 ribu atau 28,8%. Ia tinggal di Rusunawa bersama istri dan 2 anaknya sebab belum memiliki rumah. 

Secara dasar, kami tinggal di Rusunawa ini kan karena kami masih belum mampu memiliki rumah. Perekonomian pun juga sangat terganggu karena pandemi yang belum usai ini. Baru mulai agak pulih, kami serasa terkena beban baru denan kenaikan biaya sewa yang tiba-tiba ini,” jelasnya

Selain itu, landasan kebijakan hukum mengenai kenaikan biaya sewa Rusunawa juga tidak jelas. Di kalimat pertama surat pemberitahuan tersebut tertulis berdasarkan Perbub No 45.1 Tahun 2021 Tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Menurut Rudi, penulisan Perbub itu sudah salah. Jika itu merupakan singkatan dari Peraturan Bupati menurut Rudi seharusnya kata-katanya Perbup bukan Perbub.

Andaikata tulisan itu dimaklumi kesalahan dan tetap Perbup yang dimaksud. Mengenai nomor Perbup juga yang menjadi tanda tanya. Sebab di situs resmi jdih.slemankab.go.id, Perbup itu baru sampai nomor 41 Tahun 2021,” terangnya

Berdasarkan itu, ia mengaku bingung. Bingung dengan keadaannya sendiri yang masih belum mampu memliki rumah dan bingung dengan jalannya peraturan yang dilaksanakan daerah

Mengenai hal tersebut Kepala Badan Kekayaan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman, Haris Sutarta belum bisa membeirkan keterangan detail. Sebab akan mengecek terlebih dahulu soal adanya perbup tersebut. Namun pada prinsipnya, untuk regulasi memang harus ada peninjaua kembali minimal setiap lima tahun sekali atau menyesuaiikan dengan perkembangan.