Pemerintah Siapkan Rp 5 Triliun untuk Ganti Rugi Lahan di 21 Desa Terdampak Tol
Ekonomi

Pemerintah Siapkan Rp 5 Triliun untuk Ganti Rugi Lahan di 21 Desa Terdampak Tol

Sleman,(sleman.sorot.co)--Pelaksanaan pembangunan proyek tol Yogya-Solo dan Yogya-Bawen akan memasuki tahapan sosialisasi pada awal bulan Desember mendatang. Pemerintah rencananya menyiapkan total anggaran sebesar Rp 5 triliun untuk ganti untung kepada masyarakat yang lahan maupun rumahnya terdampak.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol Yogya-Solo dan Yogya-Bawen, Wijayanto, menuturkan luas bidang tanah yang akan dibebaskan di wilayah Kabupaten Sleman sebanyak 2.906 bidang yang mencangkup 1.744.068 meter persegi untuk trase tol Yogya-Solo dan 865 bidang seluas 470.762 meter persegi untuk trase tol Yogya-Bawen.

Rp 5 triliun untuk ganti untung. Jadi di kawasan Yogya itu kan sekitar 35 km. Itu di wilayah Yogya sendiri, belum untuk yang ke arah Bantul. Jadi biaya segitu (ganti rugi) untuk Yogya saja, ungkapnya saat dikonfirmasi, Senin (18/11/2019).

Dilanjutkannya, pada saat proses ganti rugi nantinya akan ada tim penilai atau apprasial yang terjun di lapangan. Tim akan bertugas mencatat seluruh komponen dari bangunan maupun lahan yang terdampak yang akan dihitung ganti untungnya. 

Harapannya pemilik lahan bisa mendampingi secara langsung saat apprasial. Jika ada data atau aspek yang tidak tetulis nanti pemilik sendiri yang akan rugi,” tambahnya.

Sementara, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DI Yogyakarta, Krido Suprayitno, mengimbau kepada masyarakat terdampak untuk segera menyiapkan segala dokumen kepemilikan status bangunan maupun lahan. Masyarakat juga ingatkan untuk tidak mudah percaya dengan sumber maupun spekulan yang akan bermunculan.

Harga berkaitan dengan dokumen pendukung diantaranya kepemilikan tanah, surat hak milik (SHM), Letter C, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sebagainya. Bahkan kawasan usaha harganya juga akan menentukan,” terangnya.

Terpisah, Suparno, warga Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan mengaku rumah dan lahan sawahnya masih berupa letter C. Saat ini pihaknya tengah melakukan pengurusan sertifikat. 

Kalau lahan saya dibebaskan tidak masalah, asal harganya cocok. Yang jadi persoalan, kami masih bertanya-tanya kapan diumumkan letak-letak secara persis kawasan yang dibebaskan dan berapa harganya, utamanya yang masih berstatus letter C atau belum SHM. Takutnya hargnya akan jatuh dan ditukar untuk beli tanah lagi sulit, pungkasnya saat dikonfirmasi, Rabu (20/11/2019).