Jadi Kampus Pancasila, UGM Masih Menggodok Kurikulum Penguatan Dasar Negara
Pendidikan

Jadi Kampus Pancasila, UGM Masih Menggodok Kurikulum Penguatan Dasar Negara

Depok,(sleman.sorot.co)--Sebagai Kampus Pancasila, Universitas Gadjah Mada kini tengah menggodok Kurikulum Penguatan Pancasila sebagai dasar Negara. UGM akan menelaah lagi terkait kurikulum ini, mengingat pendidikan Pancasila menjadi Mata Kuliah Umum (MKU) yang wajib diikuti oleh semua Mahasiswa UGM.

Dikatakan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM, Iva Aryani, bahwa Pancasila, Kewargaanegaran, dan Pendidikan Agama sekarang menjadi MKU yang sifatnya wajib diikuti oleh semua mahasiswa dan diampu oleh dosen MKU. Jika Mahasiswa mendapatkan nilai jelek pada mata kuliah tersebut dianggap tidak lulus.

Saat ini, UGM akan merefresh lagi soal Kurikulum Penguatan Pancasila sesuai pengembangan jaman. Oleh karenanya, saat ini masih dalam proses penggodokan. Ketika sudah selesai nantinya akan ada workshop kurikulum langsung bisa diajukan dan berjalan. Menurut Iva proses pembelajaran Pancasila dan Kewargaanegaran sebenarnya sudah dimulai dari PPSMB (Pelatihan Pembelajar Sukses bagi Mahasiswa Baru).

"Materi-materi mahasiswa baru PPSMB sudah mengandung unsur itu secara substantif. Penguatan nilai nasionalisme muncul di sana. Karena Pancasila dan kwarganegaraan dan pendidikan agama ada semester awal," tutur Iva, Jumat (22/06/2018).

Disampaikan pula olehnya, jika proses penggodokan melibatkan fakultas dan dosen terkait, tidak lantas seluruh dosen dilibatkan. Seperti misalnya pakar Pancasila, filsafat, dan hukum. 

"Bukannya tidak ada, selama sudah ada dan tapi kita mau refresh lagi," tambahnya.

Penerapan MKU Pancasila di masing-masing prodi disampaikan Iva diawal mahasiswa akan diberikan materi soal teori Pancasila lalu disambung dengan materi dari dosen masing-masing prodi. Ia yang turut mengampu MKU Pancasila di Kedokteran, mengungkapkan, di awal ia telah mengajarkan teori dari sisi filsafat, sisi pendidikan Pancasila. Selain itu, juga materi dari Dosen Kedokteran yang berkaitan bagaimana kiprah dokter dalam menghadapi problem medis persoalan bangsa.

"Misalnya mengambil tema mari kita diskusikan ada probleman RS Internasional. Apakah dokter yang memilih bekerja di RS Internasional dibanding Puskesmas itu tidak nasionalis. Saya rasa di Fakultas lain juga nyemplung. Jadi diskusi tidak bisa berjalan, kalau belum bisa teori Pancasila dan kewargaanegaran. Di depan ada teori Pancasila," tutupnya.