Layanan Akta Kematian, Disdukcapil Minta Desa Tak Berikan Data Palsu
Pemerintahan

Layanan Akta Kematian, Disdukcapil Minta Desa Tak Berikan Data Palsu

Sleman,(sleman.sorot.co)--Seusai Lebaran, kantor layanan data kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sleman nampak riuh pada Kamis (21/06). Masyarakat memadati ruang tunggu layanan untuk mengakses layanan pencatatan sipil, rekaman KTP elektronik, mutasi penduduk dan legalisir. Namun, tidak semua layanan bisa rampung dengan program one day service.

Meski Kepala Disdukcapil Sleman, Jazim Sumirat mengatakan semua layanan akan diperlakukan sama, namun pelayanan one day service tidak serta merta langsung didapatkan masyarakat. Pasalnya, berkas harus benar dan lengkap. Hingga saat ini masih ditemukan pemohon yang mengadu karena alasan prosesnya lama.

Jazim Sumirat menegaskan, karena berkas yang disodorkan pemohon terkadang belum benar dan kurang lengkap, sehingga layanan tidak dapat selesai dalam sehari. Selain itu, juga dipengaruhi kapasitas staf di bagain pelayanan yang tidak sebanding dengan jumlah pemohon. Namun, yang pasti mendapat pelayanan one day service adalah kepengurusan akta kematian.

"Kami day service terbatas, yang pasti one day service akta kematian yang meninggal hari itu juga. Ditunggu jadi setengah jam jadi. Tapi masyarakat belum banyak yang tahu," jelasnya.

Menurut Jazim Sumirat, khusus untuk pelayanan akta kematian Disdukcapil Sleman menerjunkan tim di bagian pelayanan khusus petugas dari desa. Sehingga loket pelayanan data kependudukan yang lain dengan pelayanan kepengurusan akta kematian berbeda. 

Hal tersebut didasari karena sebagai evaluasi bagi instansi seperti Disdukcapil Sleman. Agar data yang diajukan pemohon akta kematian tidak bisa dipalsukan. Karena seperti yang diakui Jazim Sumirat, pihaknya pernah menerbitkan dua akta kematian dan setelah ditelusuri yang bersangkutan belum meninggal dunia.

"Pintu masuknya Desa. Mengajak Desa didasari pengalaman. Banyak sekali yang melakukan pengelabuan data. Akta kelahiran dipalsukan. Saya menerbitkan 2 akta kematian orangnya masih hidup, saya laporkan ke polisi," jelasnya.

Jazim Sumirat mengakui adanya kelonggaran, karena di tahun 2017 ia telah menerbitkan akta kematian yang dipalsukan dan terulang di tahun 2018. Oleh karenanya ia mengadukan dan melaporkan kasus tersebut ke pihak yang berwenang dalam hal ini polisi dan selanjutnya akan dibawa ke ranah hukum di Pengadilan.

"Modusnya saya nggak tahu, tapi dari kejadian itu pertama soal warisan. 2 kasus, dipanggil semua yang bersangkutan tanda tangan. Hasil akhirnya akta ada keputusan hukum untuk mencabutnya, karena ranah hukum, kami nggak bisa membatalkan. Dengan begitu pintu masuknya sekarang melalui desa," jelasnya.