Bupati Ajak ASN Sleman Sadar Gunakan Elpiji Non Subsidi
Pemerintahan

Bupati Ajak ASN Sleman Sadar Gunakan Elpiji Non Subsidi

Sleman,(sleman.sorot.co)--Bupati Sleman Sri Purnomo mengajak jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS (Pegawai Negeri Sipil) di lingkup Pemkab Sleman untuk menggunakan gas elpiji non subsidi bright gas. Selama ini banyak kalangan PNS masih menggunakan elpiji subsidi yang seharusnya hak dari warga kurang mampu.

Ajakan itu disampaiakan saat menggelar deklarasi penggunaan elpiji non subsidi di halaman Pemkab Sleman Jumat (5/1) kemarin. PNS yang tergolong masyarakat mampu diharapkan kesadarannya untuk menggunakan gas elpiji bright gas kemasan 5,5 kilogram.

Elpiji 3 kilo itu untuk golongan kurang mampu. Bila ASN masih membeli elpiji bersubsidi tentu tidak pas. Nanti di Koperasi Pegawai Pemerintah Kabupaten Sleman (KP2KS) juga akan disediakan,” kata Sri Purnomo usai deklarasi penggunaan elpiji non subsidi.

Ia meminta selurh ASN dapat mematuhi isi dari deklarsi tersebut dan menginstruksikan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengingatkan kepada jajarannya. Di antaranya dengan menanyakan ASN itu sudah beralih ke gas elpiji non subsidi atau belum saat apel rutin setiap Senin. 

Dengan beralihnya pengunaan gas elpiji non subsidi tersebut, juga membantu program pemerintah akan ketersediaan gas subsidi dan mengedalikan harga sesuai dengen HET (harga eceran tertinggi). Selain tidak tepat sasaran, banyaknya ASN yang menggunakan gas elpiji subsidi akan memicu terjadinya kelangkaan elpiji subsidi di pasaran.

Marketing Branch Manager Pertamina area DIY-Surakarta, Dodi Prasetyo menyambut baik dengan adanya deklarasi tersebut. Menurutnya, Pemkab Sleman merupakan daerah ketiga di DIY yang menghimbau ASN untuk meninggalkan elpiji 3 kilogram dan beralih ke non subsidi bright gas 5,5 kilogram.

Dengan deklarasi ini kami harapkan ASN menjadi role model bagi masyarakat mampu untuk mengunakan gas elpiji non subsidi,” harapnya.

Dijelaskan, sampai saat ini sebanyak 20 persen dari total penduduk masyarakat DIY yang sudah mengunakan gas non subsidi bright gas 5,5 kilogram. Pada tahun 2018 ditargetkan menjadi 30 persen. Karena itu, semua daerah di DIY diharapkan melaksanakan deklarasi ini sehingga dapat mengurangi subsidi pemerintah.