Polemik Pengelolaan Gua Pindul, Bupati Gunungkidul Disomasi
Hukum & Kriminal

Polemik Pengelolaan Gua Pindul, Bupati Gunungkidul Disomasi

Sleman,(sleman.sorot.co)--Atiek Damayanti, pemilik lahan di atas Gua Pindul, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Gunungkidul, terus bermanuver terkait polemik pengelolaan Gua Pindul. Selain menempuh gugatan praperadilan terhadap Polda DIY atas penghentian penyidikan berkas tersangka Subagyo, seorang ketua Pokdarwis setempat, Atiek juga melayangkan surat somasi kepada Bupati Gunungkidul.

Kita sudah berkirim surat tanggal 9 November 2017,” kata kuasa hukum Atiek, Oncan Poerba, Selasa (14/11).

Dijelaskannya, isi surat somasi adalah Bupati dan Pemkab Gunungkidul diminta untuk mempermudah penerbitan izin pengelolaan penuh kepada Atiek atas segala sumber daya alam di Gua Pindul yang berada di lahan hak milik Atiek. Berdasar sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) nomor 01335, Atiek memiliki lahan seluas 5889 meter persegi dan sertifikat nomor 01336 seluas 4776 meter persegi. Kedua sertifikat itu tertanggal 24 April 2001. Versi Atiek, dari pintu masuk Gua Pindul hingga pintu keluar Gua Banyumoto berada di dua bidang lahan hak miliknya tersebut. 

Ibu Atiek berkomitmen melibatkan masyarakat sekitar dalam pengelolaan Gua Pindul. Dengan catatan ketentuan yang dibuat nanti tidak merugikan ibu Atiek,” kata Oncan.

Pihaknya memberi tenggat waktu bagi Bupati dan Pemkab Gunungkidul untuk merespon surat somasi hingga 23 November 2017 mendatang. Jika tidak ada tanggapan yang memuaskan, lanjutnya, ia akan menempuh gugatan perdata dan pidana karena hak Atiek selaku pemilik lahan yang sah sama sekali tidak dilibatkan dalam pengelolaan Gua Pindul. Pengelolaan Gua Pindul selama ini juga ditudingnya tidak berdasar hukum.

Bisa dibayangkan, sejak Gua Pindul dibuka untuk wisatawan sekitar tahun 2010, beberapa pokdarwis dan pemerintah memanfaatkan tanpa izin pemilik lahan yang sah. Bahkan pengelolaan mereka juga tidak ada dasar hukumnya, uang retribusi yang dipungut juga tidak tahu mengalir kemana saja,” papar Oncan.

Sementara itu, Atiek mengaku menjelang Lebaran 2016 lalu, ia sebetulnya sempat diundang Pemkab Gunungkidul untuk membahas MoU pengelolaan Gua Pindul melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Saat itu ia ditawari bagi hasil Rp 6.000 per wisatawan lalu tawaran terakhir diturunkan menjadi Rp 2.000. Dalam tawaran Pemkab, lanjutnya, ia juga tidak diberi hak mengelola karena pengelolaan akan dipegang oleh BUMDes.

Saya menolak, itu tanah saya ya hak-hak saya untuk mengelola. Padahal sejak tahun 2010 tuntutan saya juga tetap Rp 20.000, tidak saya naikkan,” paparnya.

Selain itu, penolakannya juga karena proses negosiasi diakuinya hanya secara lisan tanpa berbekal dokumen resmi.

Saya minta surat penawaran resminya, mereka tidak mau memberikan,” imbuhnya.