Penyidikan Kasus Gua Pindul Dihentikan, Pihak Pelapor Ajukan Praperadilan
Hukum & Kriminal

Penyidikan Kasus Gua Pindul Dihentikan, Pihak Pelapor Ajukan Praperadilan

Sleman,(sleman.sorot.co)--Polemik pengelolaan Gua Pindul di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, semakin memanas. Atiek Damayanti, pihak yang selama ini getol mengklaim sebagai pemilik sah lahan Gua Pindul menggugat praperadilan Polda DIY.

Praperadilan diajukan sebagai buntut keputusan Polda DIY menghentikan penyidikan kasus pengelolaan Gua Pindul dengan tersangka Subagyo, salah seorang ketua Pokdarwis setempat.

Kuasa hukum Atiek, Oncan Poerba mengatakan, pihaknya menerima informasi Polda DIY menghentikan penyidikan berkas Subagyo berdasar Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : S.Tap/4a/III/2015/Ditreskrimsus tertanggal 17 Maret 2015. Dalil dari tim penyidik, SP3 diterbitkan karena kasus yang menjerat Subagyo atas laporan Atiek bukan merupakan perbuatan tindak pidana.

Setelah hampir dua tahun berunding, klien kami akhirnya memutuskan mengajukan praperadilan atas penertiban SP3 ini,” tandas Oncan, Selasa (14/11/2017).

Menyangkut alasan penerbitan SP3, Oncan menilai penuh dengan kejanggalan karena ia melihat kasus ini telah memenuhi unsur tindak pidana. Yakni pengusahaan sumber daya air di Gua Pindul tanpa izin dari Atiek selaku pemilih lahan yang sah, serta tidak berbekal izin usaha, izin lingkungan, dan Izin tata ruang sesuai ketentuan perundangan. 

Yang juga menjadi sorotannya, ketika Atiek melapor ke Polres Gunungkidul pada tahun 2014 yang kemudian diambil alih oleh Polda DIY, pihak terlapor tak hanya Subagyo saja. Tapi juga Bupati Gunungkidul Badingah, Wakil Bupati Imawan Wahyudi, Sekretaris Daerah saat itu Budi M, dan dua orang penyedia jasa wisata di Gua Pindul.

Tapi kenapa hanya satu orang yang dijadikan tersangka. Dan setelah penyidikan berjalan cukup lama, kenapa tiba-tiba dihentikan tanpa dasar hukum yang jelas,” sebut Oncan.

Ditambahkannya, banyak pihak yang berpendapat persoalan Gua Pindul telah selesai dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, lanjutnya, justru persoalan semakin runyam karena Atiek tetap tidak dilibatkan dan masih ada praktik kegiatan usaha yang memungut retribusi tanpa regulasi yang jelas. Bahkan, kata dia, Pemkab Gunungkidul juga ikut terlibat.

Pungutan uang retribusi Gua Pindul sejak tahun 2010 hingga sekarang, juga tidak tahu dikemanakan karena klien kami selaku pemilik lahan tidak pernah dilibatkan, bahkan dilapori pun tidak. Jika penyidik cermat dan teliti, secara materiil fakta di lapangan terjadi dugaan perbuatan pidana,” imbuh Oncan.

Gugatan praperadilan telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sleman pekan lalu. Pihak termohon yakni Kapolda DIY, Kapolres Gunungkidul, Direktur Reskrimsus Polda DIY, dan dua orang pimpinan tim penyidik. Sidang perdana praperadilan dijadwalkan berlangsung 22 November 2017.

Nanti biar kita uji bersama di pengadilan. Biar hakim yang memutuskan di praperadilan nanti,” imbuhnya.