Tiga Tahun Kasus Penggelapan Mobil Belum Kelar, Korban Pertanyakan Keseriusan Polisi
Hukum & Kriminal

Tiga Tahun Kasus Penggelapan Mobil Belum Kelar, Korban Pertanyakan Keseriusan Polisi

Sleman,(sleman.sorot.co)--Lebih dari tiga tahun lamanya bagi Jefry Darmawan, warga Ngaglik, Sleman menanti hasil kerja Polda DIY atas laporan kasus penggelapan delapan unit mobil. Jefry selaku korban melihat tidak tampak keseriusan polisi memproses laporannya meskipun identitas terlapor sudah jelas disampaikan.

Saya sudah melapor sejak tahun 2014 dan sudah saya sampaikan siapa identitas terlapor. Tapi hingga kini proses hukum tak kunjung ada titik terang,” kata Jefry, Kamis (9/11/2017).

Pengacara Jefry, Ramdlon Naning menjelaskan, kasus ini berawal ketika Jefry dan terlapor berinisial AS, menjalin kerjasama bisnis jual beli mobil. Seiring waktu berjalan, AS melanggar kesepakatan dan justru menggelapkan delapan unit mobil berbagai merk milik Jefry. Akibatnya, Jefry harus menanggung kerugian mencapai sekitar Rp 2,7 miliar. 

Kita memperoleh informasi terlapor juga memalsukan dokumen kendaraan. Jadi kita waktu itu bulan Februari 2014 langsung melapor ke polisi,” jelas Ramdlon.

Yang menjadi pertanyaan, lanjutnya, ada indikasi ketidakprofesional polisi dalam menangani kasus ini. Ramdlon menyoroti surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) bernomor B/102/II/2015/Ditreskrimum yang ditandatangani Wadirreskrimum Polda DIY saat itu, AKBP Djuandani Raharjo Puro tertanggal 5 Februari 2015, yang menyebutkan bahwa penyidik telah memblokir delapan buah BPKB mobil yang dilaporkan korban.

Dan dikuatkan SP2HP bernomor B/669/X/2015/Ditreskrimum pada 8 Okotober 2015 yang ditandatangani oleh Kasubdit Kamneg saat itu, Kompol GM Saragih. Pemblokiran dilakukan di Ditlantas Polda DIY, Polres Magelang, dan Polda Metro Jaya.

Tapi keterangan dari Ditlantas Polda DIY berbeda, tidak bisa memblokir karena belum ada permohonan dari penyidik,” jelas Ramdlon.

Informasi itu ia peroleh dari surat bernomor B/5515/X/2015/Ditlantas tertanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Dirlantas saat itu, Kombes Tulus Ikhlas Pamoji.

Lalu keterangan mana yang benar? Di satu institusi kok keterangannya berbeda, sudah diblokir atau belum?” imbuhnya.

Kepala Biro Humas Jogja Police Watch (JPW), Baharuddin Kamba berharap kepolisian segera menuntaskan proses hukum yang telah berjalan selama tiga tahun ini. Berdasar keterangan dari korban, kata Kamba, seharusnya kepolisian mudah menangkap terlapor.

Bahkan informasinya belum ditetapkan sebagai tersangka, keseriusan kepolisian memang patut dipertanyakan. Berbeda ketika menangkap terduga teroris yang kesannya sangat cakap,” ujar Kamba.