Proyek Pasar Sleman Macet, Dewan Pertanyakan Mekanisme Lelang
Pemerintahan

Proyek Pasar Sleman Macet, Dewan Pertanyakan Mekanisme Lelang

Sleman, (sleman.sorot.co)--Kalangan DPRD Kabupaten Sleman turut angkat bicara menyangkut polemik proyek Pasar Sleman Unit I yang proses pembangunannya saat ini mandheg. Pemerintah Kabupaten Sleman diminta merunut ke belakang kenapa salah satu proyek vital senilai Rp1,37 miliar tersebut bisa macet di tengah jalan.

"Pastinya kita harus kembali melihat proses lelangnya seperti apa," kata Wakil Ketua DPRD Sleman, Sofyan Setyo Darmawan ketika dihubungi sorot.co, Selasa (12/9/2017).

Diketahui, CV Galang Saputra selaku pemenang lelang tidak bisa melanjutkan proses pekerjaan proyek Pasar Sleman Unit I dengan alasan kehabisan modal. Padahal pihak rekanan telah meminta uang muka sebesar 30 persen. Sesuai perhitungan, seharusnya progress pekerjaan sudah mencapai 56,8 persen. Tapi pada kenyatannya baru menyentuh 24,7 persen sehingga masih kurang 32,02 persen. 

Menurut Sofyan, jika proses lelang berjalan sesuai dengan mekanisme maka tidak akan muncul kasus pihak rekanan sampai kehabisan modal saat melaksanakan pekerjaannya.

"Seharusnya mekanisme lelang perlu memastikan ketersediaan modal oleh penyedia jasa, jadi sejak awal sudah bisa diketahui berapa modal penyedia jasa untuk melaksanakan proyek ini," ujar Sofyan.

Sesuai ketugasan legislatif, lanjut politikus PKS ini, pimpinan Dewan secepatnya bakal berkomunikasi dengan Komisi C untuk mengagendakan klarifikasi ke Pemkab. Dewan bakal minta penjelasan seperti apa proses lelang berjalan, apa alasan memenangkan CV Galang Saputra, hingga sejauh mana proses pengawasan di lapangan.

"Kasus ini tentu menghambat proses pengerjaan dan merugikan pembangunan. Nasib pedagang juga terkatung-katung belum jelas kapan bisa menempati pasar karena proyeknya terhenti di tengah jalan," sebutnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada akhir Agustus lalu, Kejaksaan Negeri Sleman bersama Bupati Sleman Sri Purnomo melakukan sidak di lokasi proyek Pasar Sleman Unit I. Waktu itu tidak ditemukan aktivitas pekerja. Saat diklarifikasi, ternyata modal rekanan telah habis sehingga tidak bisa melanjutkan pekerjaan. Padahal sesuai kontrak kerja, proyek yang dimulai sejak 6 Juni 2017 itu harus rampung dalam waktu 120 hari kalender. Pemkab Sleman pun juga menargetkan awal tahun nanti pasar bisa ditempati lagi oleh para pedagang.

Kepala Kejari Sleman, Dyah Retnowati Astuti mengaku sejak awal pihaknya melalui Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) diminta oleh Pemkab Sleman mengawal salah satu proyek vital di Kabupaten Sleman tersebut agar proses pelaksanannya tidak ada pelanggaran hukum. Namun seiring waktu, ternyata justru ditemukan sejumlah kejanggalan-kejanggalan.

"Saat kita cek ternyata modal rekanan sudah habis, proyek tidak bisa jalan. Padahal proyek belum sampai 50 persen," kata Dyah.

Dyah menuturkan, CV Galang Saputra keluar sebagai pemenang lelang dengan penawaran paling rendah sekitar 20 persen dari pagu anggaran. Namun, belakangan ini beredar informasi adanya indikasi pinjam bendera saat proses lelang melalui Bagian Layanan Umum Setda Sleman. Selain itu, rekanan ternyata sudah pernah ada catatan ketika mengerjakan proyek RSUD Prambanan yang juga macet.

Ditambahkannya, pekan lalu TP4D sudah klarifikasi ke rekanan dan memberikan opsi agar rekanan meminjam uang untuk modal sehingga proyek bisa dilanjutkan. Namun meski TP4D melakukan pendampingan, Dyah menegaskan jajarannya tetap mengkaji indikasi pelanggaran hukum saat proses lelang.

"Ini masih kami kaji, di luar konteks pengawalan TP4D, nanti kita telusuri saat lelang seperti apa karena TP4D masuk saat lelang sudah selesai," imbuhnya.