Proyek Pembangunan Pasar Sleman Unit I Macet, Kejari Turun Tangan
Hukum & Kriminal

Proyek Pembangunan Pasar Sleman Unit I Macet, Kejari Turun Tangan

Sleman (sleman.sorot.co)--Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman kelabakan mengawal proyek Pasar Sleman Unit I. Proyek senilai Rp1,37 miliar itu mandek di tengah jalan karena rekanan pemenang lelang dari CV Galang Saputra kehabisan modal. Kejari pun bakal menelisik indikasi pelanggaran prosedur saat proses lelang lalu.

Kepala Kejari Sleman, Dyah Retnowati Astuti menjelaskan, sejak awal pihaknya melalui Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) diminta oleh Pemkab Sleman mengawal salah satu proyek vital di Kabupaten Sleman tersebut agar proses pelaksanannya tidak ada pelanggaran hukum. Namun seiring waktu, ternyata justru ditemukan sejumlah kejanggalan-kejanggalan.

"Kemarin saat kita cek, ternyata modal rekanan sudah habis, proyek tidak bisa jalan. Padahal proyek belum sampai 50 persen," kata Dyah, ketika dikonfirmasi sorot.co, Senin (11/9/2017).

Akhir Agustus lalu, diakuinya TP4D bersama Bupati Sleman Sri Purnomo melakukan sidak di lokasi proyek Pasar Sleman Unit I. Waktu itu tidak ditemukan aktivitas pekerja. Saat diklarifikasi, ternyata modal rekanan telah habis sehingga tidak bisa melanjutkan pekerjaan. Padahal sesuai kontrak kerja, proyek yang dimulai sejak 6 Juni 2017 itu harus rampung dalam waktu 120 hari kalender. Pemkab Sleman pun juga menargetkan awal tahun nanti pasar bisa ditempati lagi oleh para pedagang. 

Pihak rekanan sejatinya telah minta uang muka sebesar 30 persen di awal pengerjaan. Sesuai perhitungan, seharusnya progres pekerjaan mencapai 56,8 persen. Tapi pada kenyatannya baru menyentuh 24,7 persen sehingga masih kurang 32,02 persen.

"Pekan lalu TP4D sudah klarifikasi ke rekanan, kami memberikan opsi agar proyek bisa dilanjutkan, misalnya rekanan meminjam uang untuk modal," jelasnya.

Dyah menuturkan, CV Galang Saputra keluar sebagai pemenang lelang dengan penawaran paling rendah sekitar 20 persen dari pagu anggaran. Namun, belakangan ini beredar informasi adanya indikasi pinjam bendera saat proses lelang melalui Bagian Layanan Umum Setda Sleman. Selain itu, rekanan ternyata sudah pernah ada catatan ketika mengerjakan proyek RSUD Prambanan yang juga macet.

Meski TP4D melakukan pendampingan, namun Dyah menegaskan jajarannya tetap mengkaji indikasi pelanggaran prosedur saat proses lelang.

"Ini masih kami kaji, di luar konteks pengawalan TP4D, nanti kita telusuri saat lelang seperti apa karena TP4D masuk saat lelang sudah selesai," imbuhnya.