Tahap Pembebasan Tanah, Proyek Bandara Kulon Progo Terima 145 Gugatan Hukum
Hukum & Kriminal

Tahap Pembebasan Tanah, Proyek Bandara Kulon Progo Terima 145 Gugatan Hukum

Depok,(sleman.sorot.co)--Selama proses pembebasan tanah calon lokasi New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, PT Angkasa Pura (AP) I tercatat menerima 145 gugatan hukum dari sejumlah elemen masyarakat. Dan dari jumlah tersebut seluruhnya bisa dimenangkan oleh AP I.

"Angkasa Pura I termasuk tergugat, dan kita didampingi pengacara negara dari kejaksaan bisa menangkan seluruh gugatan di pengadilan. Prestasi yang saya kira mungkin belum pernah terjadi dari sisi jumlahnya," kata Pimpinan Proyek NYIA, R Sujiastono, seusai penandatangan kerja sama antara AP I dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY terkait pendampingan hukum proyek NYIA, di Hotel Eastparc Sleman, Senin (14/8) sore.

Ia mengatakan, pihaknya masih mempunyai pekerjaan rumah untuk secepatnya dirampungkan seperti proses pembebasan tanah yang kini secara total sudah menyentuh angka 96 persen. Menurut Sujiastono, tercatat ada 187 bidang tanah yang dimohonkan konsinyasi melalui pengadilan. Selain itu, juga masih ada satu gugatan yang diajukan warga menyangkut tanah Paku Alam Ground (PAG).

"Sekarang masih digugat, tanah PA lagi. Jika ini sudah selesai kita bisa fokus di lapangan karena IPL (izin penetapan lokasi), ganti rugi, pelepasan hak, semuanya sudah tuntaa," sebutnya.

Terkait kerja sama dengan Kejati DIY ini, kata dia, sudah dimulai sejak tahun 2014 lalu ketika tahap pembebasan tanah berlangsung dan kini diperpanjang hingga 2019 guna persiapan memasuki tahap pembangunan fisik.

"Kami minta pendampingan kejaksaan sejak awal hingga proyek berakhir, karena kami ingin transparansi baik proses maupun pengeluaran anggaran sehingga tak ada kesalahan administrasi, serta upaya pencegahan agar tidak ada kerugian negara," jelas Sujiastono.

Kepala Kejati DIY, Sri Harijati P mengatakan, dari 145 gugatan hukum yang berhasil dimenangkan, terdiri dari gugatan IPL satu berkas, permohonan keberatan ganti rugi 101 berkas, gugatan perbuatan melawan hukum 41 berkas, dan gugatan terkait PAG dua kali.

Selama mendampingi AP I, jelasnya, berhasil menyelamatkan keuangan negara Rp 824,4 miliar, terlaksananya bantuan hukum permohonan konsinyasi dan kini telah diputus pengadilan mencapai 95,23 poersen, pemberian pendapat hukum terkait BPHTB berhasil selamatkan keuangan negara Rp145 miliar, dan pendampingan pengadaan tanah Rp 4,165 triliun.

Ke depan pasti tantangan lebih besar, tak hanya menyangkut pelaksanaan anggaran saja, tapi banyak pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan proyek bandara ini sehingga sangat rentan timbulnya konflik,” kata Sri.

Menurutnya, NYIA merupakan salah satu dari 248 proyek strategis sesuai Peraturan Presiden Nomor 1/2016 tentang Percepatan Pembangunan Proyek Nasional. Sehingga Kejati bakal mengawal proyek NYIA sampai tuntas melalui Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

"Kami mengawal agar tidak terjadi penyimpangan atau perbuatan yang keluar dari koridor hukum, nanti ada pengacara negara, jaksa perdata dan tata usaha negara, serta pidana khusus," imbuh Sri.